Tuesday, 29 May 2012


DAMPAK  GERAKAN REFORMASI  PADA
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

PAPER
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN)
MAN Tambakberas Jombang
2011/2012











                                                                           OLEH
FAJAR IRSYADUL AFKAR
NIS : 9947990405

PEMBIMBING
SYAHRI,S.Pd
NIP.197604142007101003
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
TAMBAKBERAS JOMBANG
2011


KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
TAMBAKBERAS JOMBANG JATIM
JL. KH. Abdul Wahab Chasbullah Telp. (0321) 862352 – 866740 Kode Pos 61451






                                                                             BAB I
PENDAHULUAN
           

A.Latar Belakang
            Berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1997, yang berkepanjangan dan berlanjut menjadi krisis multi-dimensi, sebuah usaha perubahan sosial yang dimotori oleh gerakan mahasiswa yang didukung oleh kesadaran bersama dari masyarakat. Menjadi Momen  yang berkembang menjadi suatu gerakan bersama yang menuntut perubahan dibeberapa bidang, diantaranya pergantian kepemimpinan nasional, demokratisasi dan penegakan hukum (supremasi hukum).
            Berbagai kritik banyak diarahkan pada sistem hukum Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Sebagian dari kritik-kritik tersebut berkaitan dengan kualitas hukum, baik ketidak jelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses drafting dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik semacam ini sering kali terdengar dari komunitas internasional, khususnya pihak asing yang melakukan aktifitas komersial dengan pihak Indonesia, termasuk investor dan kreditor. Namun, kritik yang lebih sering dilontarkan adalah kritik yang berkaitan dengan penegakkan hukum di Indonesia. Ada pandangan dalam masyarakat bahwa hukum dapat dibeli dan oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Persepsi semacam ini tidak terbatas hanya di kalangan orang-orang asing.
              Berbagai bukti menunjukkan bahwa kebanyakan orang Indonesia juga memiliki pandangan yang sama dan mereka menginginkan terjadinya perubahan.
Reformasi institusional merupakan hal yang sulit dilakukan. Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstralegislatif, ekstraeksekutif, dan ekstrayudikatif itu.
Kembali pada sejarah politik hukum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sampai saat ini yang mengalami beberapa periode serta era kepemimpinan yang berkuasa didalamnya ternyata telah terjadi tolak tarik atau dinamika antara konfigurasi politik otoriter (nondemokeratis). Demokerasi dan Otoriterisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linier disetiap periode pada konfigurasii otoriter. Sejalan dengan hal itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadi tolak tarik antara produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linier yang sama.
Tolak tarik karakter hukum menunjukan bahwa karakter produk hukum senantiasa berkembang seirama dengan perkembangan konfigurasi politik. Meskipun kepastianya bervariasi, konfigurasi politik yang demokeratis senantiasa diikuti munculnya produk hukum yang responsive/otonom, sedang konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum yang berkarakter konserfatif/ortodoks.

B.Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.    Bagaimana dampak gerakan reformasi pada penegakan hukum di Indonesia?
2.    bagaimana perkembangan sistem  hukum di indonesia?
3.    Apa  masalah yang di timbulkan pada reformasi hukum di Indonesia?


C.Tujuan Penelitian
                Karya tulis ilmiah ini dibuat dengan tujuan:
1.      Untuk mengetahui bagaimana dampak gerakan reformasi pada penegakan hukum di Indonesia.
2.      Untuk mengetahui perkembangan sistem hukum di indonesia.
3.      Untuk mengetahui masalah yang di timbulkan pada reformasi hukum  di Indonesia.
4.    Sebagai satu  persyaratan untuk dapat mengikuti ujian akhir nasional (UAN)
D.Manfaat Penulisan
1.    Bagi penulis
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang dampak positif dan negative gerakan reformasi pada penegakan hukum di Indonesia
2.    Bagi pihak lain
Dapat menjadi salah satu referensi tentang dampak positif dan negative gerakan reformasi pada penegakan hukum di Indonesia

E.Metode Pengumpulan data
            Adapun  data-data dalam pembuatan karya tulis ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, data tersebut diperoleh melalui  studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui  kajian literatur baik berupa buku, jurnal, makalah, Koran, majalah maupun internet.
































BAB II
PEMBAHASAN


A.Dampak gerakan reformasi pada penegakan hukum di Indonesia
            Reformasi membuat hukum menjadi lebih fleksibel, tidak statis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dahulu kala rakyat tidak berani berpendapat, tidak berani bersuara, karena takut pada penguasa, tetapi setelah reformasi 1998, rakyat menjadi lebih berani dan terbuka dalam mengemukakan pendapat dan aspirasinya. Reformasi hukum telah menelurkan ratusan undang-undang (UU) baru, melahirkan sistem hukum campuran antara sistem Eropa Kontinental, Anglo-Amerika, sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat. Reformasi hukum juga telah melahirkan lembaga-lembaga peradilan baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Hubungan Industrial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga juga Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Setelah reformasi, muncul banyak UU yang terkait dengan pemberantasan korupsi, seperti UU Anti Pencucian Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Kebebasan Informasi dan sebagainya. Selain itu, dibentuk pula suatu wujud pemihakan kepada rakyat untuk menghukum para koruptor yaitu komisi anti korupsi yang independen dan perkasa, sehingga para koruptor harus berpikir dua kali sebelum melakukan aksi busuk mereka. Bahkan sejak KPK didirikan, banyak sekali kasus korupsi dan suap yang terkuak, kasus terakhir yang masih dalam proses adalah ”Ayin menyuap jaksa”.
Setelah reformasi, rakyat juga menjadi lebih kritis. Hukum yang dibuat bila dirasa tidak masuk akal atau merugikan rakyat, maka bisa dituntut untuk dieliminasi atau direvisi. Hal ini sesuai dengan asas demokrasi kita, yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, maka hukum dan UU dibuat sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu UU yang dibuat untuk kesejahteraan rakyat adalah UU yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dulu, rakyat kita seperti boneka yang diam saja meski tersiksa, namun kini tidak lagi.
Reformasi demokratik telah berhasil menekan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi banyak dokumen HAM internasional, seperti Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, konvensi-konvensi International Labour Organization (ILO) dan sebagainya.    Indonesia juga telah menciptakan instrumen HAM nasional, seperti UU No. 36 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 tahun 2000 tantang Pengadilan HAM yang mengadopsi Statuta Roma tentang Mahkamah Kriminal Internasional dengan “penerjemahan yang menyimpang”. Indonesia membuat UU Pengadilan HAM tahun 2000 bukan karena setuju untuk meratifikasi Statuta Roma mengenai ICC, namun justru untuk menghindari ratifikasi statuta tersebut guna melindungi para jenderal Indonesia yang melakukan kejahatan HAM di Timor Timur agar tidak diadili di Mahkamah Kriminal Internasional. Para perwira itu akhirnya diadili di pengadilan HAM dalam negeri, walaupun di antara mereka telah dihukum oleh pengadilan tingkat pertama namun akhirnya bebas pada tingkat banding dan kasasi. Begitu pula para perwira polisi yang telah diseret ke pengadilan HAM karena melakukan kejahatan HAM di Abepura, Papua. Mereka akhir juga bebas. Juga para perwira tentara yang melakukan kejahatan HAM terhadap komunitas muslim Tanjung Priok, Jakarta, mereka akhirnya bebas. Sekarang ada tuntutan pengadilan HAM bagi para perwira yang terlibat dalam pembantaian mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Tapi proses ke arah pengadilan ini terhambat oleh DPR yang terlalu dini menolak pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus tersebut dengan alasan tidak ada pelanggaran HAM. (Menurut UU Pengadilan HAM, pemberlakuan UU pengadilan HAM secara surut harus disetujui oleh paralemen). Penyelidikan terhadap kasus pengadilan paksa terhadap aktivis 1998, pembunuhan pada peristiwa Mei 1998 dan kasus-kasus lainnya, belum menunjukkan hasil.
Singkatnya, UU Pengadilan HAM justru menjadi sarana impunitas bagi para pelaku kejahatan HAM. Ketidakmampuan para anggota Komnas HAM dan sedikitnya wewenang yang diberikan kepada mereka membuat penyelidikan kasus-kasus kejahatan HAM berjalan lambat bagai kura-kura. Situasi semacam ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa masih banyak mantan perwira militer dan mantan birokrat Orde Baru yang menduduki kursi anggota Komnas HAM. Mereka ini telah membelokkan arah Komnas HAM. Kegiatan Komnas HAM umumnya hanyalah seperti seminar, workshop, training dan proyek-proyek basah lainnya. Aktivitas semacam itu telah membuat Komnas HAM menjadi semacam “macam ompong’. Kasus HAM yang juga tak kunjung selesai adalah kasus pembunuhan Munir. Namun kita tak perlu berkecil hati, karena saya yakin dan percaya, hukum di Indonesia akan semakin menguat seiring berkembangnya sumber daya manusia Indonesia.
Contoh lain dampak reformasi dalam bidang hukum adalah kebebasan bagi warga keturunan China untuk merayakan Imlek. Sebelum reformasi, selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru, warga keturunan China hanya bisa merayakan Imlek di rumah-rumah dan tidak bisa di tempat umum. Selain reformasi, kebebasan ini juga dikarenakan Indonesia sudah menandatanganiInternational Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination, oleh karena itu harus konsekuen melaksanakannya di dalam sistem hukum. Selain itu reformasi juga berdampak pada kepastian beragama dan menjalankan kepercayaan. Akhir Februari 2006, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma’ruf mengeluarkan surat bernomor 470/336/SJ yang memerintahkan agar Gubernur, Bupati, dan Walikota se Indonesia memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Konghucu dengan menambah keterangan agama Konghucu pada dokumen kependudukan yang digunakan selama ini. Ini merupakan angin segar bagi penganut Konghucu yang dulu sering mengalami diskriminasi. Kini agama yang dianut di Indonesia dapat lebih beragam dan lebih bervariasi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun, kebebasan ini seringkali mengalami penyimpangan dan menimbulkan perpecahan.
Seperti kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang baru-baru ini ramai dibicarakan. Pada tanggal 9 Juni 2008 telah muncul regulasi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melarang segala bentuk kegiatan keagamaan JAI, SKB ini sebagai bagian dari keinginan negara untuk mengikuti prosedur tertib hukum. Namun bukan berarti dengan munculnya SKB, JAI secara otomatis terlarang, karena tidak terdapat poin klausul keputusan dalam SKB itu yang menyatakan bahwa JAI adalah terlarang di Indonesia. SKB ini hanya ‘langkah awal’ dari sebuah prosedur hukum yang harus dilalui negara sebelum akhirnya, jika memang poin-poin yang berisi peringatan dan perintah ada dalam SKB itu tidak diindahkan oleh JAI, maka dalam prosedural hukum dalam UU PNPS No. 1/tahun 1965, hanya Presiden yang dapat membubarkan dan menyatakan suatu organisasi atau aliran sebagai terlarang sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 UU itu. Itupun dengan syarat bahwa penyelewengan yang dilakukan oleh aliran atau organisasi itu mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama sebagaimana tertuang dalam penjelasan atas UU tadi.
B. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia

  1.Perkembangan Hukum di Indonesia pada Masa Pendudukan Belanda dan  
     jepang 
A.Pada masa pendudukan belanda
Ketika Indonesia dikuasai Belanda pertama kali, yaitu oleh VOC, tidak banyak perubahan di bidang hukum. Namun ketika diambil alih oleh Pemerintah Belanda, banyak peraturan perundangan yang diberlakukan di Hindia Belanda baik itu dikodifikasi (seperti BW, WvK, WvS) maupun tidak dikodifikasi (seperti RV, HIR). Namun ternyata Belanda masih membiarkan berlakunya hukum adat dan hukum lain bagi orang asing di Indonesia. Kemudian pada tahun 1917 Pemerintah Hindia Belanda memberi kemungkinan bagi golongan non Eropa untuk tunduk pada aturan Hukum Perdata dan Hukum Dagang golongan Eropa melalui apa yang dinamakan "penundukan diri". Dengan demikian terdapat pluralisme hukum atau tidak ada unifikasi hukum saat itu, kecuali hukum pidana yaitu pada tahun 1918 dengan memberlakukan WvS (KUH Pidana) untuk semua golongan. Selain itu badan peradilan dibentuk tidak untuk semua golongan penduduk. Masing-masing golongan mempunyai badan peradilan sendiri.
B.Pada Masa Pendudukan Jepang
Pemerintahan militer Jepang membagi 3 wilayah komando, yaitu Jawa dan Madura, Sumatera serta Indonesia bagian timur. Untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Osamu Sirei 1942 No.1, yang mengatur bahwa seluruh wewenang badan pemerintahan dan semua hukum dan peraturan yang selama ini berlaku tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan militer Jepang. Terhadap 2 wilayah lainnya juga diatur dengan peraturan yang serupa.
Kitab undang-undang dan ketentuan perundangan yang semula berlaku hanya untuk orang-orang Belanda, kini juga berlaku untuk orang-orang Cina. Hukum adat tetap dinyatakan berlaku untuk orang-orang pribumi. Pemrintah militer Jepang juga menambah beberapa peraturan militer ke dalam peratuturan perundangan pidana, dan memberlakukannya untuk semua golongan penduduk.
Namun kontribusi penting yang diberikan Jepang ialah dengan menghapuskan dualisme tata peradilan, sehingga Indonesia hanya memiliki satu sistem peradilan. Sebagaimana juga pada institusi pengadilan, jepang juga mengunifikasi badan kejaksaan dengan membentuk Kensatzu Kyoku, yang diorganisasi menurut 3 tingkatan pengadilan. Reorganisasi badan peradilan dan kejaksaan ditujukan untuk meniadakan kesan khusus bagi golongan Eropa di hadapan golongan Asia.
Dalam situasi lebih mementingkan keperluan perangnya, pemerintah militer Jepang tidak banyak merubah ketentuan administratif yang telah berlaku melainkan hanya beberapa ketentuan dianggap perlu untuk dirubah. Untuk menjamin jalannya roda pemerintahan dan penegakan tertib hukum, Jepang merekrut pejabat-pejabat dari kalangan Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut. Namun setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dan berpemerintahan, banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang dinyatakan tidak berlaku.

  2. Perkembangan Hukum di Indonesia pada Awal Kemerdekaan, Masa
      Orde Lama, Orde Baru dan reformasi

A.   ERA ORDE  LAMA
Saat diproklamirkannya kemerdekaan dimulailah tatanan hidup berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Seperti halnya suatu bangunan  baru yang pertama dibangun adalah pondamen yang kuat begitu pula dalam bernegara diperlukan konsep-konsep dasar bernegara dan berbangsa yang menunjukan bahwa bangsa ini memiliki suatu ideolog i yang memberikan pandangan dalam bernegara serta memberikan ciri tersendiri dari bangsa- bangsa lainnya.
Pada masa yang dipimpin oleh soekarno ini memang dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang dibangun memiliki nilai yang sangat tinggi yang dapat menggabungkan kemajemukan bangsa ini seperti Pancasila yang didalammya melambangkan berbagai kekuatan yang terikat menjadi satu dengan semboyan negara bhineka tunggal ika. Serta merumuskan suatu undang-undang dasar 1945 yang dipakai sebagi kaedah pokok dalam perundang-undangan di indonesia dan dalam pembukaannya yang mencerminkan secra tegas sikap bangsa Indonesia baik didalam maupun diluar negeri.
Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “Trial and Error” yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Sistem “Trial and Error” telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas
Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode orde lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme.

B.   ERA ORDE BARU
Setelah lahirnya supersemar era kepemerintahan kini berada penuh ditangan Soeharto setelah Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Harapan pun banyak dimunculkan dari sejak orde baru berkuasa mulai dari konsistensinya menumpas pemberotakan PKI hingga meningkatkan taraf hidup bangsa dengan Program pembangunan ( yang dikenal PELITA ).
Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :
 1. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.
2. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.
Pada awal kehadirannya, orde baru memulai langkah pemeritahannya dengan langgam libertarian, lalu sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter. Seperti telah dikemukakan, obsesi orde baru sejak awal adalah membangun stabilitas nasinal dalam rangka melindungi kelancaran pembangunan ekonomi
Hal pertama yang dapat terlihat guna menjalankan kekuasaan adalah dengan menambahkan kekuatan TNI dan Polri didalam berbagi bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memasukkan kedua pilar ini ke dalam keanggotaan MPR/DPR. Tampilnya militer di pentas poitik bukan untuk pertama kali, sebab sebelum itu militer sudah teribat dalam politik praktis sejalan dengan kegiatan ekonomi menyusul dengan diluncurkannya konsep dwifungsi ABRI.
Lalu dengan menguatkan salah satu parpol, Kericuhan dalam pembahasan RUU-RUU yang mengantarkan penundaan pemilu (yang seharusnya diselenggarakan tahun 1968) itu disertai dengan Emaskulasi yang sistematis terhadap partai-partai kuat yang akan bertarung dalam pemilu. Pengebirian ini sejalan dengan Sikap ABRI yang menyetujui peyelenggaraan pemilu, tetapi dengan jaminan bahwa “kekuatan orde baru harus menang”. Karena itu, disamping menggarap UU pemilu yang dapat memberikan jaminan atas dominasi kekuatan pemerintah, maa partai-partai yang diperhitungkan mendapat dukungan dari pemilih mulai dilemahkan. Menghadapi pemilu 1971, selain mernggarap UU pemilu dan melakukan emaskulasi terhadap partai-partai besar, pemerintah juga membangu partai sendiri, yaitu Golongan karya (Golkar). Sejak awal orde baru golkar  sudah didesain untuk menjadi partai pemerintah yang diproyeksikan menjadi tangan sipil angkatan darat dalam pemilu.sekretariat bersama (Sekber) golkar adalah tangan sipil angkatan darat yang dulu berhasil secara efektif mengimbangi (kemudian menghancurkan (PKI).
Selain itu untuk menguatkan keotoriteranya pada massa ini sistem berubah drastis menjadi non demoratik dengan berbagi hal misalnya pembatsan pemberitaan,kebebasan perss yang tertekan,dan arogansi pihak-pihak pemerintahan yang memegang kekuasaan.

C.   ERA SETELAH REFORMASI

Bermula dari krisis ekonomi nasional yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang melumpuhkan segala sendi kehidupan mulailah muncul ketidak kepercayaan terhadap pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Ketidak percayaan ini mulai memunculkan keinginan suatu perubahan yang menyeluruh sehingga mulailah dielu-elukan suatu yang dinamakan reformasi. Adapun tokoh-tokoh reformasi yang menjadi pelopor gerakan ini diantaranya Amien Rais,Adnan Buyung Nasution,Andi Alfian Malaranggeng dan tokoh-tokoh lainnya yang didukung oleh gerakan besar-besaran mahasisiwa seluruh Indonesia serta berbagai lapisan masyarakat. Gerakan ini berhasil menumbangkan orde baru dan rezim kepemimpinan Soeharto.
1.    Era kepemimpinan Habibie
Pengangkatan BJ. Habibie dalam Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.
2.    Era kepemimpinan Gus Dur
Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus dur memenangkan pemilihan presiden tahun 1999 yang pada saat itu masih dipilih oleh MPR walaupun sebenarnya partai pemenang pemilu adalah partai Megawati Soekarno Putri yakni PDIP. PDIP berhasil meraih 35 % suara  namun adanya politik poros tengah yang digagas oleh Amien Rais berhasil memenangkan Gus Dur dan pada saat itu juga megwati dipilih oleh Gus Dur sendiri sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Serta kandasnya kasus korupsi yang melibatkan rezim Soeharto serta masalah yang lebih modern yakni adanya serang teroris dikedubes luar negeri. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi dan ketidak kompetenan. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.
3.    Era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Megawati yang merupakan anak dari Presiden terdahulu yakni Soeharto pada awalnya diharapkan dapat memberikan perubahan namun seirng sikapnya yang dingin dan jarang memberikan suatu paparan tentang politiknya dianggap lembek oleh masyarakat. Dan serangan teroris semakin  sering terjadi pada masa pemerintahan ini.
Namun satu hal yang sangat berarti pada masa pemerintahan ini adalah keberanian megawati untuk menyetujui pemilihan Presidan Republik Indonesia secra langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung dilaksanakan pada pemilu tahun 2004 dan Susilo Bambang Yudhuyono keluar sebagi pemenangnya.
4.    Era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Setelah memenangkan pemilu secara langsung SBY tampil sebagai presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Pada awal kepemimpinanya SBY memprioritaskan pada pengentasan korupsi yang semakin marak diIndonesia dengan berbagi gebrakannya salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga super body untuk memberantas korupsi yakni KPK. Dalam masa jabatannya yang pertama SBY berhasil mencapai beberapa kemajuan diantaranya semakin kondusifnya ekonomi nasional. Dengan keberhasilan ini pula ia kembali terpilih menjadi presiden pada pemilu ditahun 2009 dengan wakil presiden yang berbeda bila pada masa pertamanya Jusuf  Kalla merupakan seorang bersal dari parpol namun kini bersama Boediono yang seorang profesional eonomi. Dimasa pemerintahanya yang kedua ini dan masih berjalan hingga kini mulai terlihat beberapa kelemahan misalnya kurang sigapnya menaggapi beberapa isu sampai isu-isu tersebut menjadi hangat bahkan membinggungkan, lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya sampai sekarang mulai dari kasus pimpinan KPK, Mafia hukum, serta politisasi diberbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitaraan.

3. Peranan Pemerintah dalam Implementasi Hukum pada Masing-masing
    Periode

Berbicara bagaimana peranan Pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesia terkait dengan politik hukum yang dijalankan Pemerintah, karena politik hukum itu menentukan produk hukum yang dibuat dan implementasinya. Pada masa Penjajahan Belanda, politik hukumnya tertuang dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) yang mengatur hukum mana yang berlaku untuk tiap-tiap golongan penduduk. Adapun mengenai penggolongan penduduk terdapat pada Pasal 163 IS. Berdasarkan politik hukum itu, di Indonesia masih terjadi pluralisme hukum.
Setelah Indonesia merdeka, untuk mencegah kekosongan hukum dipakailah Aruran peralihan seperti yang terdapat pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. Hukum tidak terlalu berkembang pada masa awal kemerdekaan, akan tetapi implementasinya relatif baik yang ditandai lembaga peradilan yang mandiri. Hal ini merupakan efek dari berlakunya demokrasi liberal yang memberi kebebasan kepada warga untuk berpendapat. Sebaliknya pada masa Orde lama, peran pemimpin (Presiden) sangat dominan yang menyebabkan implementasi hukum mendapat campur tangan dari Presiden. Akibatnya lembaga peradilan menjadi tidak bebas.
Ketika Orde Baru berkuasa, politik hukum yang dijalankan Pemerintah yaitu hukum diarahkan untuk melegitimasi kekuasaan Pemerintah, sebagai sarana untuk mendukung sektor ekonomi dan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Hal ini dikarenakan Pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan bidang ekonomi dalam pembangunan. Perubahan terjadi ketika memasuki era reformasi yang menghendaki penataan kehidupan masyarakat di segala bidang. Semangat kebebasan dan keterbukaan (transparansi) menciptakan kondisi terkontrolnya langkah Pemerintah untuk mendukung agenda reformasi termasuk bidang hukum. Langkah-langkah yang diambil antara lain pembenahan peraturan perundangan, memberi keleluasaan kepada lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya serta memberi suasana kondusif dalam rangka mengembangkan sistem kontrol masyarakat untuk mendukung penegakan hukum.

C.Masalah yang di timbulkan pada reformasi hukum  di Indonesia.

reformasi hukum di Indonesia dibahas dalam 3 masalah yaitu: Masalah pelaksanaan hukum. Masalah pencabutan perundangan- undangan yang tidak demokratik. Masalah impunity dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1).
1.     Masalah pelaksanaan hukum Law enforcement di Indonesia tidak dijalankan sehingga keadilan belum bisa diwujudkan. Fakta- fakta pendukung: · Lambatnya penanganan kasus pelanggaran hukum serius, khususnya kejahatan kemanusiaan (kasus pembunuhan 1965- 1966, kasus penyerangan kantor DPP PDI 27 Juli 1996, kasus penjarahan toko- toko milik warga Tionghoa, dll.). Bermacam- macam kasus KKN Suharto (kasus korupsi Jamsostek yang diloloskan Suharto saat masih berkuasa.). Penanganan kasus korupsi Suharto yang terkesan diperlambat karena masalah kesehatan.
         Pada masa Orba disebabkan karena rezim Suharto mendominasi semua lembaga negara termasuk lembaga penegak hukum dan tidak berlakunya rule of law. Di era reformasi disebabkan masih ada kekuatan Orba buktinya makin banyak KKN yang merajalela di pemerintahan.
2.    Masalah pencabutan perundangan- undangan yang tidak demokratik, Rezim ORBA telah berhasil menetapkan berbagai aturan hukum yang bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi, HAM dan keadilan. Salah satunya adalah pencabutan TAP MPR no.XXV/1966 yang diusulkan oleh Abudrahman Wahid yang saat itu menjabat presiden.
         Selain itu dalam UUD 45 amandemen I pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa presiden ialah orang asli Indonesia. Karena belum ada undang–undang yang menetapkan kriteria orang Indonesia asli. Sehingga pasal tersebut perlu diamandemen karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi.
3.    Masalah impunity dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1) “Bahwasanya seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” Itulah sedikit petikan bunyi pasal 28 I UUD 45 amandemen kedua. Dalam ilmu hukum dinamakan prinsip hukum non-retroaktif. Prinsip tersebut bersumber dari azas legalitas von Feuerbach : “tidak ada tindak pidana, tanpa adanya peraturan yang mengancam pidana lebih dulu” seperti yang tercantum dalam pasal 1 KUHP kita.
         Masalahnya apakah prinsip tersebut berlaku untuk kejahatan berat? Sebab dalam pasal tersebut tidak membedakan tindak pidana biasa dengan tindak pidana kejahatan kemanusiaan. Jika mendapat perlakuan yang sama, maka para pelaku tindak kejahatan kemanusiaan seperti tindak pelanggaran HAM berat akan bebas dari hukuman.
 Merujuk pada penjelasan RUU Pengadilan HAM bahwa pelanggaran HAM berat bukan merupakan pelanggaran terhadap KUHP. Sehingga prinsip non-retroaktif tidak berlaku pada kejahatan kemanusiaan. Meskipun dalam RUU pengadilan HAM Pasal 37 memberlakukan retroaktif perundang- undangan terhadap kejahatan kemanusiaan, tetap saja RUU tersebut akan gugur karena bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1). Karena sistem hirarki di Indonesia tidak membolehkan hukum yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Oleh karena itu jalan satu- satunya adalah mengamandemen pasal 28I ayat (1) dengan penambahan “kecuali kejahatan- kejahatan kemanusiaan berat”. Dengan mengamandemen ulang pasal 28I tersebut adalah salah satu cara mewujudkan supremasi hukum yang demokratik. Itulah sedikit ringkasan dari makalah tentang reformasi hukum di Indonesia.
Dalam pembahasannya menilai bahwa perkembangan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Sejak Indonesia merdeka sampai pemerintahan Gus Dur pasti terdapat kekurangan- kekurangan dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.
Pembahasan hukum tersebut lebih banyak mengkritisi pemerintahan ORBA yang gagal dalam menjalankan hukum. Karena tidak berjalannya prinsip rule of law yang menuntut peraturan hukum dijalankan secara adil dan melindungi hak- hak sosial dan politik dari pelanggaran yang dilakukan baik warga maupun penguasa.
Masalah pelaksanaan hukum di Indonesia dibahas dengan menunjukan fakta- fakta pelanggaran aturan hukum yang terjadi di era ORBA.Dalam pembahasan tersebut menunjukan law enforcement tidak berjalan dan lambatnya proses penanganan pelanggaran hukum oleh penguasa. Bahkan sampai era reformasi pemerintahan SBY belum juga dilaksanakan secara adil. Hal terjadi karena rezin ORBA masih ada dan karena adanya money politic.
Dengan adanya fakta- fakta tersebut kita sebagai masyarakat yang peduli keadilan diajak untuk lebih mengkritisi kasus- kasus pelanggaran kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan aturan hukum yang menanganinya. Masalah pencabutan perundang- undangan yang tak demokratik dibahas mengenai Pengamandemenan UUD 45 pasal 6 ayat (1) yang memang perlu dilakukan. Karena pasal tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum secara demokratik Dan itu terbukti menjadi solusi karena dalam UUD 45 pasal 6 ayat (1) Amandemen keempat telah berubah bunyinya menjadi “ Capres dan cawapres harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaran lain karena kehendaknya sendiri….” Masalah impunity dalam kaitannya dengan amandemen kedua UUD 45 Pasal 28I ayat (1) memang belum jelas apakah pasal tersebut berlaku sama terhadap tindak kejahatan- kejahatan kemanusiaan.




































BAB III
PENUTUP

A.Kesimpulan

              Dari beberapa pembahasan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya dapat di simpulkan bahwa:
1)    Krisis ekonomi pada tahun 1997 membawa Indonesia dalam sebuah perubahan sosial dan menuntut perubahan di beberapa bidang di antaranya pergantian kepemimpinan nasional,demokrasi dan khususnya dalam penegakan hukum
2)    reformasi berperan penting dalam perjalanan hukum di Indonesia. Sejak reformasi 1998, UU di Indonesia banyak mengalami bongkar pasang sebagai akibat dari kebebasan rakyat Indonesia dalam mengemukakan pendapat dan aspirasinya. Reformasi hukum telah menelurkan banyak UU, mulai UU anti korupsi, UU yang mengatur masalah HAM, kebebasan beragama dan lain sebagainya. Reformasi hukum memberikan dampak positif dan juga beberapa dampak negatif. Karena itu diperlukan campur tangan pemerintah dalam menyelaraskan alat, perangkat dan pejabat dalam bidang hukum, agar tercipta sinergi yang baik yang dapat menciptakan hukum yang adil dan merata.
3)    Sistem hukum di Indonesia mulai membaik walaupun melalu beberapa tahapan perubahan sistem hukum di Indonesia dengan Langkah-langkah yang diambil antara lain pembenahan peraturan perundangan, memberi keleluasaan kepada lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya serta memberi suasana kondusif dalam rangka mengembangkan sistem kontrol masyarakat untuk mendukung penegakan hukum.
4)    Untuk mereformasi hukum di Indonesia dengan penegakan supremasi hukum sehingga terwujud hukum yang adil. Era reformasi sudah cukup lama berjalan namum sampai sekarang penegakan hukum memang sulit dilaksanakan. Hal ini terjadi karena masih banyak kendala- kendala yang harus di hadapi. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum. Semoga perkembangan hukum di Indonesia semakin maju dan dapat berjalan dengan adil.




B.Saran-saran

1)    Bagi pembanca hasil penulisan ini bisa salah satu referensi bagi penulis karya ilmiah yang sama.
2)    Penulis menyadari karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna oleh karenanya kritik saran yang bersifat membangun sangan di herapkan.










































DAFTAR PUSTAKA


Abdul Hakim G. Nusantara. (1988), Politik Hukum Indonesia, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
C.S. T. Kansil (1984), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Hartono Hadisoeprapto (1999), Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Kusumadi Pudjosewojo. (1984), Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Aksara Baru.
www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=7479








ARTIKEL TERKAIT:

Reaksi:
Categories:


Bagaimana menurut anda blog ini? Bila anda menyukai artikel ini, saya akan sangat senang sekali jika anda bersedia memberikan g +1 ataupun me-Share artikel ini dengan menyertakan linknya.Terima kasih kunjungan anda. follow me in twitter gos faj

mencapai potensi yang maksimal

Google+ Followers

Followers